Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah Dinilai Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Dilansir dari laman resmi kemenkeu.go.id, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Senin (25/5).

Menurut Wamenkeu, pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di berbagai daerah, mulai dari pasar tradisional, sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kawasan industri, hingga sektor pertanian dan rumah tangga. Karena itu, penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu.

Ia menilai tema akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor sangat relevan, mengingat pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi dari pertumbuhan yang terjadi di daerah.

“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Wamenkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu juga mengungkapkan tiga tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian, yakni perlunya diversifikasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta keterbatasan kapasitas fiskal. Menurutnya, masih banyak daerah yang bergantung pada sektor komoditas primer dan transfer dari pemerintah pusat, sementara struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan kepada daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD), pembiayaan kreatif, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga April 2026, realisasi TKD tercatat mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari total pagu yang telah ditetapkan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan daerah melalui berbagai skema pembiayaan inovatif yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI mencapai Rp37 triliun yang digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah, seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dan kawasan pariwisata.

Menutup sambutannya, Wamenkeu menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” kata Wamenkeu.