DPRK Aceh Barat Minta Pemkab Segera Atasi Hambatan Operasional PT NCN demi Selamatkan Tenaga Kerja
ACEH BARAT | pojoksuara.id - Anggota DPRK Aceh Barat, Ramli SE, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat segera menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi PT NCN agar aktivitas perusahaan tidak terhenti dan berdampak pada tenaga kerja.
Permintaan tersebut disampaikan Ramli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pemutusan hubungan kerja sama penyedia tenaga kerja outsourcing yang dialami PT Balee Jaya Bersama dengan PT Cipta Kridatama. Rapat tersebut juga membahas berbagai persoalan operasional pertambangan dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan.
Dalam forum itu, Ramli menyoroti belum adanya kepastian terkait perpanjangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional PT NCN. Menurutnya, apabila perusahaan tidak dapat melanjutkan aktivitas produksi, maka tenaga kerja akan menjadi pihak yang paling terdampak.
"Kalau RKAB belum mendapat perpanjangan, perusahaan bisa berhenti bekerja. Yang kita sayangkan nanti tenaga kerja pasti dirumahkan. Ini yang perlu kita cari jalan keluar supaya perusahaan ini jangan berhenti," kata Ramli.
Ia menilai PT NCN selama ini telah menjalankan operasional sesuai ketentuan karena memiliki jalur hauling khusus dan tidak menggunakan jalan umum untuk aktivitas pengangkutan hasil tambang.
Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah perusahaan lain yang masih menggunakan jalan umum untuk kegiatan operasionalnya, namun tetap dapat menjalankan aktivitas produksi.
Ramli meminta Sekretaris Daerah dan instansi terkait segera mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan serta menindaklanjuti kebutuhan administrasi maupun koordinasi yang diperlukan.
Ia menegaskan bahwa terhentinya operasional perusahaan tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang diterima daerah, termasuk peluang penyerapan tenaga kerja dan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah.
"Kita meminta kepada pihak Kabupaten Aceh Barat untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Jangan sampai diperlambat karena dampaknya akan merugikan Aceh Barat dan masyarakat yang menggantungkan pekerjaan di perusahaan tersebut," ujarnya.
Melalui rapat tersebut, DPRK Aceh Barat berharap pemerintah daerah dapat segera memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang ada sehingga aktivitas perusahaan tetap berjalan dan keberlangsungan lapangan kerja masyarakat dapat terjaga.