Ahmad Yani Usulkan Pansus Tenaga Kerja untuk Awasi Seluruh Perusahaan di Aceh Barat

ACEH BARAT - Anggota DPRK Aceh Barat, Ahmad Yani, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) guna mengkaji secara lebih mendalam persoalan ketenagakerjaan di seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat.

Usulan tersebut disampaikan Ahmad Yani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas polemik pemutusan hubungan kerja sama penyedia tenaga kerja outsourcing antara PT Balee Jaya Bersama (BJB) dengan PT Cipta Kridatama (PT CK) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (DPRK) Aceh Barat.

Menurut Ahmad Yani, sejumlah isu yang berkembang di masyarakat terkait rekrutmen tenaga kerja, perlindungan hak pekerja, hingga dugaan praktik-praktik tidak sehat masih sebatas informasi yang beredar dan belum dikaji secara menyeluruh.

“Persoalan yang disampaikan oleh Pak Mustafa dan juga Ibu Ketua tadi, itu isu-isu yang berkembang sejak perusahaan masuk ke Aceh Barat sampai sekarang masih menjadi pembahasan,” ujar Ahmad Yani.

Ia menilai, apabila pimpinan dan seluruh anggota dewan sepakat untuk menelaah persoalan tersebut secara lebih spesifik, maka DPRK perlu membentuk forum khusus agar investigasi dapat dilakukan secara mendalam dan objektif.

“Kalau pimpinan dan para anggota dewan sepakat melihat secara lebih spesifik, maka perlu dibuat agenda khusus melalui pansus, panja, ataupun bentuk lainnya,” katanya.

Ahmad Yani menegaskan bahwa pembentukan tim khusus ini penting untuk memastikan putra-putri Aceh Barat mendapatkan perlindungan yang layak dalam dunia kerja, baik dari sisi hak normatif maupun hak-hak lainnya sebagai tenaga kerja.

“Jika ingin melihat persoalan ini secara khusus, agar putra-putri Aceh Barat terlindungi, baik hak normatif maupun hak-hak lainnya, maka perlu kita lihat melalui panja atau pansus,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia secara resmi mengusulkan pembentukan Pansus Tenaga Kerja yang fokus mengawasi seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk meredam berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

“Melalui forum ini saya usul khusus dibentuk pansus tenaga kerja untuk seluruh perusahaan di Aceh Barat,” ucap Ahmad Yani.

Ia juga menyoroti kemungkinan bahwa persoalan yang selama ini berkembang tidak selalu berasal dari internal perusahaan, melainkan bisa saja melibatkan oknum-oknum di luar perusahaan, termasuk pada level pemerintahan gampong atau pihak lainnya.

“Saya yakin hal ini juga dapat mengurangi isu-isu yang disampaikan tadi. Mungkin bukan kalangan perusahaan yang bermain, tetapi bisa jadi ada di kalangan orang-orang kita sendiri, level pemerintah gampong dan sebagainya,” pungkasnya.