Fraksi Dinamis Soroti Efisiensi Belanja dan Pemulihan Infrastruktur Pascabencana dalam KUA-PPAS 2027

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah, penguatan kemandirian fiskal, serta percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bagian dari prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2027.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat, Muhammad Priya Nyona Feby, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Dinamis pada Rapat Paripurna Ke-IV Masa Sidang II DPRK Aceh Barat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pembahasan dan Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Jumat (7/8/2026).

Dalam pandangannya, Fraksi Dinamis mengapresiasi sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Badan Anggaran DPRK Aceh Barat yang dinilai telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS secara konstruktif dan tepat waktu. Menurut Fraksi, kolaborasi tersebut menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Fraksi Dinamis juga menyoroti kondisi defisit anggaran daerah yang mencapai sekitar Rp36,54 miliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Fraksi menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan secara terukur dengan memperbaiki basis data pajak, memperluas digitalisasi sistem pemungutan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan sektor-sektor potensial tanpa membebani masyarakat.

Berbeda dengan sejumlah fraksi lain, Fraksi Dinamis memberikan perhatian khusus terhadap efisiensi belanja daerah. Menurut Fraksi, setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi juga meminta evaluasi terhadap belanja pegawai dan belanja rutin agar ruang fiskal pemerintah tetap tersedia untuk membiayai program-program prioritas, terutama pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Fraksi Dinamis menilai sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Galian C masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat validasi data transaksi BPHTB, meningkatkan pengawasan, menertibkan aktivitas pertambangan ilegal, mempercepat digitalisasi pemungutan pajak, memperketat pengawasan di lokasi tambang, serta mengintegrasikan data produksi tambang dengan sistem keuangan daerah.

Hal yang menjadi perhatian khusus Fraksi Dinamis adalah perlunya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, yang dinilai harus masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2027. Fraksi menegaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat, "Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata di Berbagai Sektor Pembangunan", harus diwujudkan melalui program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan percepatan perbaikan infrastruktur pascabencana.

Di akhir penyampaiannya, Muhammad Priya Nyona Feby menyatakan Fraksi Dinamis menerima dan menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 untuk menjadi dasar penyusunan APBK. Fraksi berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, memperkuat kemandirian fiskal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Barat.