Fraksi Golkar Dorong Penanganan Banjir dan Pembaruan Data Petani Masuk Prioritas APBK 2027

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjadikan penanganan banjir tahunan, pembaruan data petani, serta kemudahan legalisasi usaha pertambangan rakyat sebagai prioritas dalam pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2027.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Barat, Aulina Katana, S.E., saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar pada Rapat Paripurna Ke-IV Masa Sidang II DPRK Aceh Barat dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pembahasan dan Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2027, di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Jumat (7/8/2026).

Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar lebih menitikberatkan perhatian pada persoalan banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Aceh Barat. Fraksi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadikan penanganan banjir sebagai program prioritas melalui penguatan belanja modal tahun 2027.

Menurut Fraksi Golkar, langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi pemeliharaan tanggul-tanggul kritis di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Meureubo, pemeliharaan tanggul di DAS Woyla, serta pembenahan sistem drainase primer di kawasan Kota Meulaboh. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.

Selain persoalan infrastruktur, Fraksi Partai Golkar juga menyoroti kebijakan baru pemerintah pusat terkait penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani Digital atau aplikasi i-Pubers. Fraksi meminta Dinas Pertanian Aceh Barat segera melakukan pembaruan dan pembersihan data kelompok tani dalam sistem e-RDKK, sehingga seluruh data petani benar-benar sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Fraksi Golkar menilai validitas data menjadi faktor penting agar kuota pupuk bersubsidi untuk petani Aceh Barat tidak terkendala akibat ketidaksesuaian data dalam sistem digital nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menjamin kelancaran distribusi pupuk sekaligus mendukung produktivitas sektor pertanian.

Di sektor pertambangan, Fraksi Partai Golkar menawarkan pendekatan yang berbeda dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Galian C. Fraksi berpandangan pemerintah tidak hanya mengedepankan penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang belum berizin, tetapi juga perlu membina para penambang lokal agar dapat beroperasi secara legal.

Untuk itu, Fraksi Golkar mengusulkan pembentukan pos layanan asistensi perizinan di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan perizinan secara mudah, murah, dan cepat. Dengan semakin banyak usaha pertambangan yang memiliki legalitas, pemerintah dinilai akan lebih mudah menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis digital dan mengintegrasikan data produksi tambang secara transparan ke kas daerah.

Setelah menyampaikan berbagai rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Aulina Katana, S.E., menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2027. Fraksi berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan mengedepankan komitmen, tanggung jawab, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan demi kemajuan Kabupaten Aceh Barat.