GERAM Aceh Barat Gelar Aksi di Depan DPRK, Soroti Kondisi Ekonomi dan Demokrasi

ACEH BARAT - Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) Aceh Barat menggelar aksi demonstrasi di Jalan Simpang Pelor, tepatnya di depan Kantor DPRK Aceh Barat, Senin (15/6/2026). Aksi yang diikuti mahasiswa Tersebut berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan yang berjaga untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.

Massa aksi mulai berkumpul sejak siang hari setelah sebelumnya menjadikan GOS Aceh Barat sebagai titik kumpul. Dalam demonstrasi tersebut, para peserta secara bergantian menyampaikan orasi dan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Aliansi GERAM Aceh Barat menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap situasi nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada masyarakat. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini lebih banyak membebani rakyat dibanding menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi dan kebebasan sipil.

Dalam aksinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, mencabut Undang-Undang Polri, menghentikan militerisme di ranah sipil serta intimidasi terhadap pers, dan mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.

Koordinator Lapangan Aksi, M. Nakrib, menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menyebut aksi tersebut dilaksanakan secara damai, terbuka, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Keadaan ekonomi hari ini tak lain adalah efek dari kebobrokan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Maka dari itu kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam pengelolaan uang negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar M. Nakrib.

Suasana aksi semakin hidup ketika salah seorang orator, Rahmat, menyampaikan orasi di hadapan massa. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal jalannya pemerintahan serta menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Rahmat menekankan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif. Menurutnya, demokrasi hanya akan bermakna apabila suara rakyat benar-benar didengar dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.

“Kami meminta agar suara rakyat didengar dan disampaikan sebagaimana mestinya, bukan diabaikan,” seru Rahmat di hadapan peserta aksi.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dalam menjaga ruang demokrasi serta terus mengawasi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa dan masyarakat Aceh Barat berharap pemerintah dapat lebih serius memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, menjaga kebebasan sipil, serta membuka ruang dialog yang sehat dengan berbagai elemen masyarakat.

“Demokrasi tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar menghadirkan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat,” demikian pernyataan yang disampaikan Aliansi GERAM Aceh Barat dalam aksi tersebut.

Aksi berlangsung tertib hingga selesai dengan pengawalan aparat keamanan. Sejumlah peserta membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian publik.