Fraksi Gerindra Soroti Penurunan Pendapatan dan Keterbatasan Layanan Rumah Sakit Aceh Barat

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRK Aceh Barat meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran dalam Rancangan Perubahan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2026.

Permintaan tersebut disampaikan Ahmad Yani, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRK Aceh Barat, dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap pembahasan dan penetapan Rancangan Perubahan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2026, Kamis, 10 September 2026.

Ahmad Yani mengatakan, Fraksi Gerindra mencermati adanya penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBK 2026. Pendapatan daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,322 triliun turun menjadi sekitar Rp1,312 triliun atau berkurang Rp10,17 miliar.

Di sisi lain, kata Ahmad Yani, belanja daerah justru mengalami peningkatan dari sekitar Rp1,381 triliun menjadi Rp1,387 triliun atau bertambah sekitar Rp6,18 miliar. Sementara pembiayaan netto meningkat dari sekitar Rp59,11 miliar menjadi Rp75,47 miliar.

“Atas kondisi tersebut, Fraksi Partai Gerindra meminta Bupati menjelaskan secara rinci apa penyebab menurunnya pendapatan daerah, mengapa pada saat pendapatan mengalami penurunan belanja justru meningkat, program apa saja yang menyebabkan peningkatan tersebut serta dari mana sumber penerimaan pembiayaan dimaksud,” kata Ahmad Yani.

Menurutnya, ketika kemampuan pendapatan daerah menurun, pemerintah harus semakin tajam dalam menentukan skala prioritas. Besarnya anggaran, kata dia, harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai APBK besar dalam angka, tetapi kecil dampaknya di tengah masyarakat,” tegasnya.

Soroti Besarnya Belanja Operasi

Fraksi Gerindra juga menyoroti komposisi belanja dalam Rancangan Perubahan APBK 2026. Ahmad Yani menyebut belanja operasi setelah perubahan mencapai sekitar Rp993,51 miliar, sedangkan belanja modal sekitar Rp192,65 miliar.

Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan penyisiran dan evaluasi terhadap kegiatan yang masih memungkinkan untuk diefisienkan, termasuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat, belanja pendukung kegiatan serta program yang tingkat urgensinya tidak tinggi.

Ahmad Yani menegaskan, efisiensi tersebut bukan berarti seluruh kegiatan harus dihapus. Namun, dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kegiatan yang masih dapat ditunda atau dirasionalisasi.

Hasil efisiensi, lanjutnya, diharapkan dapat diarahkan untuk pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja serta kegiatan produktif yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Kapasitas Rumah Sakit Jadi Perhatian

Selain persoalan anggaran, Fraksi Gerindra memberikan perhatian serius terhadap kondisi pelayanan kesehatan di Aceh Barat.

Ahmad Yani mengatakan, persoalan keterbatasan kapasitas pelayanan tidak hanya terjadi di RSUD Cut Nyak Dhien, tetapi juga di sejumlah rumah sakit swasta di Aceh Barat dan telah berlangsung cukup lama.

Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan lanjutan maupun rujukan.

“Ketika rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang menjadi rujukan sama-sama mengalami keterbatasan kapasitas, masyarakat menghadapi pilihan yang semakin sempit,” ujarnya.

Menurut Ahmad Yani, Fraksi Gerindra menerima kondisi di lapangan bahwa terdapat masyarakat yang akhirnya harus mencari pelayanan melalui klinik atau fasilitas kesehatan berbayar. Bagi masyarakat kurang mampu, kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan.

Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas tempat tidur, IGD, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, jadwal visite, ketersediaan obat, alat kesehatan, pelayanan penunjang hingga sistem rujukan.

Fraksi juga meminta pemerintah membangun koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan pihak terkait guna mencari solusi atas keterbatasan kapasitas layanan, termasuk mengkaji penambahan fasilitas kesehatan yang dapat bekerja sama dalam pelayanan JKN apabila dibutuhkan dan memenuhi persyaratan.

Dorong Penguatan PAD

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah menyusul penurunan pendapatan.

Ahmad Yani mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui pajak dan retribusi daerah, mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pemanfaatan aset daerah, sektor perkebunan maupun berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh dari keberadaan industri dan pertambangan di Aceh Barat.

Fraksi juga meminta dilakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas PAD.

“Pemerintah harus mampu menjelaskan berapa potensi PAD yang berhasil ditemukan, berapa yang telah direalisasikan, sektor mana yang masih belum optimal serta langkah konkret untuk mengejar potensi tersebut,” katanya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti pengelolaan sektor perkebunan, khususnya berkaitan dengan HGU, pemanfaatan lahan, kewajiban plasma, CSR, tenaga kerja serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam kawasan HGU.

Terhadap lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan atau terindikasi terlantar, pemerintah diminta mengambil langkah sesuai kewenangan serta berkoordinasi dengan ATR/BPN dan instansi terkait.

Dukung Investasi dan Pengambilalihan Jetty Meulaboh

Fraksi Gerindra menyatakan mendukung investasi sepanjang berjalan sesuai ketentuan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah juga diminta memastikan aktivitas MBLB dan penggunaan material dalam pekerjaan pemerintah berasal dari sumber yang memiliki legalitas. Hal tersebut dinilai penting untuk aspek hukum dan lingkungan sekaligus memastikan pajak MBLB masuk menjadi penerimaan daerah.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengambil alih Pelabuhan Jetty Meulaboh.

Ahmad Yani menilai langkah tersebut positif dan strategis dalam memperkuat penguasaan serta pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan aktivitas ekonomi Aceh Barat.

Namun, pengambilalihan aset tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada aspek administrasi dan penguasaan aset semata.

“Fraksi mendorong Pemerintah Kabupaten untuk segera mempersiapkan langkah konkret agar Pelabuhan Jetty Meulaboh secepatnya dapat difungsionalkan dan produktif,” kata Ahmad Yani.

Menurutnya, pemerintah perlu menuntaskan berbagai kebutuhan menyangkut legalitas, perizinan operasional, kesiapan fasilitas dan infrastruktur, tata kelola serta skema pengusahaannya.

Fraksi berharap Pelabuhan Jetty Meulaboh dapat menjadi salah satu simpul baru kegiatan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja serta memberikan kontribusi terhadap PAD.