Ketua DPRK Aceh Barat Serap Aspirasi Warga Woyla, Pelayanan RSUD hingga Infrastruktur Jadi Sorotan

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Ketua DPRK Aceh Barat, Hj. Siti Ramazan, S.E., menggelar kegiatan reses masa persidangan II di Gampong Kuala Bhee, Kecamatan Woyla,(19/7/2026) malam.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Woyla, para keuchik, aparatur gampong, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan masyarakat dari Kecamatan Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, Pante Ceureumen hingga Sungai Mas.

Reses yang merupakan agenda resmi DPRK itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi kebutuhan mendesak, mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, rumah layak huni, hingga bantuan pembangunan rumah ibadah.

Mengawali sambutannya, Hj. Siti Ramazan mengajak masyarakat memanfaatkan forum reses sebagai wadah menyampaikan aspirasi secara terbuka.

"Hari ini betul-betul kita menampung aspirasi-aspirasi, mendengar keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Dewan. Alhamdulillah, kita telah masuk di reses kedua. Sebelumnya kita melakukan reses pertama di wilayah barat, dan malam ini reses kedua kita laksanakan di wilayah timur," ujar Hj. Siti Ramazan.

Ia menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, usulan pembangunan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2027 sebenarnya telah diinput ke dalam sistem perencanaan sejak Februari 2026.

"Untuk tahun 2027, aspirasi rakyat sudah masuk ke dalam sistem. Apa-apa yang telah diusulkan, ada yang tertampung dan ada yang tidak tertampung. Permohonan tahun 2026 diproses untuk 2027, sedangkan usulan tahun 2027 akan menjadi program tahun 2028," jelasnya.

Hj. Siti Ramazan mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan sekaligus.

"Hari ini kita dihadapkan pada kondisi anggaran yang sangat minim. Ada banyak pengurangan sehingga perolehan program tidak seperti dulu. Kita harus berbagi dengan seluruh anggota DPRK dari lima daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Barat," katanya.

Meski demikian, ia memastikan berbagai usulan yang belum terakomodasi tetap akan diperjuangkan melalui jalur lain, termasuk program Dana Otonomi Khusus (Otsus) maupun sumber pendanaan lainnya.

Selain itu, ia meminta masyarakat melengkapi setiap usulan dengan proposal tertulis agar lebih mudah diperjuangkan pada pembahasan anggaran.

"Yang belum tersedia, baik pembangunan maupun kebutuhan masjid, silakan dibuat proposal. Nanti disampaikan kepada kami agar bisa kami perjuangkan sesuai mekanisme yang ada," ujarnya.

Pelayanan Rumah Sakit Jadi Aspirasi Prioritas

Dalam sesi dialog, Camat Woyla Teuku Fadli menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan rumah sakit yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Menurutnya, rumah sakit di woyla tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga pasien rujukan dari sejumlah kecamatan lainnya dalam kabupaten Aceh Barat.

"Rumah sakit harus memiliki prasarana yang memadai. Kalau masyarakat sakit, pelayanannya harus lebih maksimal, minimal tersedia dokter-dokter spesialis. Dengan banyaknya pasien dari luar daerah, sering terjadi kekurangan obat. Ini menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian pemerintah," katanya.

Selain pelayanan kesehatan, masyarakat juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan jalan penghubung antardesa, rehabilitasi jembatan, peningkatan jaringan irigasi pertanian, serta penyelesaian status lahan lapangan olahraga agar dapat dikembangkan menjadi fasilitas publik.

Teuku Fadli berharap pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.

Ketua DPRK: Ambulans Baru Segera Hadir di Woyla

Menanggapi aspirasi tersebut, Hj. Siti Ramazan menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan kesehatan menjadi salah satu fokus yang sedang diperjuangkan DPRK bersama pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa Kecamatan Woyla dijadwalkan menerima tambahan ambulans baru melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

"InsyaAllah pada bulan Agustus nanti kita akan mendapatkan ambulans baru untuk rumah sakit di Kecamatan Woyla. Ini merupakan hasil perjuangan bersama. Kita juga akan terus mengupayakan tambahan ambulans agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal," katanya.

Menurutnya, dukungan CSR selama ini juga telah dimanfaatkan untuk membantu pembangunan fasilitas umum, rumah ibadah, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Program Rumah Layak Huni Terus Diperjuangkan

Selain pelayanan kesehatan, Ketua DPRK juga menjelaskan bahwa sejumlah desa di Kecamatan Woyla telah diusulkan sebagai penerima program rumah layak huni.

Namun, ia menegaskan bahwa penetapan penerima bantuan tetap melalui proses verifikasi pemerintah pusat sehingga tidak semua usulan dapat langsung disetujui.

"Bahkan keluarga saya sendiri pernah diusulkan, tetapi tidak lolos karena hasil verifikasi menyatakan rumahnya masih dianggap layak. Jadi prosesnya dilakukan berdasarkan kriteria yang berlaku," ungkapnya.

Ia juga meminta masyarakat terus mengajukan proposal untuk kebutuhan pembangunan saluran irigasi, bantuan pertanian, pembangunan rumah ibadah, maupun fasilitas umum lainnya agar dapat diperjuangkan melalui APBK, APBA maupun program CSR perusahaan.

Infrastruktur Tetap Menjadi Prioritas

Dalam kesempatan itu, Hj. Siti Ramazan menyebut beberapa usulan pembangunan yang telah diperjuangkan untuk tahun anggaran mendatang, di antaranya peningkatan ruas jalan, rehabilitasi jembatan, pembangunan saluran irigasi, hingga bantuan bagi sektor pertanian.

Ia berharap sinergi antara DPRK, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta perusahaan melalui program CSR dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Woyla Raya.

Menutup kegiatan reses, Ketua DPRK Aceh Barat mengajak masyarakat terus berpartisipasi dalam pembangunan dengan menyampaikan aspirasi secara tertib dan melengkapi setiap usulan dengan dokumen pendukung agar dapat dikawal hingga tahap penganggaran.