Golkar Dorong Pendataan Sawah Digital by Name by Address, Dinilai Jadi Kunci Sejahterakan Petani Aceh Barat

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Barat mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera melakukan pemutakhiran database pertanian melalui inventarisasi sawah secara digital berbasis by name by address. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh data akurat mengenai luas sawah beririgasi teknis maupun sawah tadah hujan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sektor pertanian yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Fajar Ziyady, S.E, selaku Sekretaris merangkap Anggota sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRK Aceh Barat, saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Barat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Selasa (14/7/2026).

Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Golkar menilai sektor pertanian harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah strategis dengan memperbarui data pertanian secara menyeluruh melalui sistem digital.

"Dalam upaya mendongkrak kesejahteraan sektor pertanian, Fraksi Golkar DPRK Aceh Barat berharap kepada Pemerintah Daerah untuk mengusulkan langkah strategis pemutakhiran data base pertanian melalui inventaris sawah secara digital (by name by address). Karena langkah ini wajib mengklarifikasikan jumlah sawah beririgasi teknis dan sawah tadah hujan di seluruh Aceh Barat, demi mewujudkan akurasi kebijakan pemenuhan infrastruktur yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani Aceh Barat," kata Fajar Ziyady membacakan pemandangan umum Fraksi Golkar.

Menurut Fraksi Golkar, ketersediaan data pertanian yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur pendukung pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, hingga program bantuan yang benar-benar menyasar petani yang berhak.

Selain menyoroti sektor pertanian, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah catatan strategis lainnya dalam pembahasan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, di antaranya usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait vendor pertambangan dan tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan destinasi wisata daerah.

Fraksi Partai Golkar berharap seluruh catatan strategis yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.