1. POLITIK
  2. PENDIDIKAN

Jalankan Fungsi Pengawasan, DPRK Aceh Barat Monitoring Revitalisasi Sekolah di Meureubo

Wakil Ketua Komisi IV DPRK Aceh Barat, Khairani, S.Si, saat melakukan monitoring revitalisasi sejumlah sekolah di Kecamatan Meureubo, Selasa (1/9/2026).

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Wakil Ketua Komisi IV DPRK Aceh Barat, Khairani, S.Si, melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring lapangan terhadap sejumlah sekolah di Kecamatan Meureubo, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Panitia Khusus (Pansus) kunjungan dan monitoring DPRK Aceh Barat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK terhadap program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Khairani yang merupakan politisi Partai NasDem dari Dapil 5 Aceh Barat, dalam kunjungan tersebut bersama Dinas Pendidikan mendatangi tiga sekolah, yakni SD Negeri Ranto Panjang 1, SD Pasie Aceh dan SMP Negeri 3 Meureubo.

Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sekolah sekaligus memantau perkembangan program revitalisasi yang diterima sekolah-sekolah tersebut dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah tadi mengunjungi sekolah yang ada di Dapil Meureubo. SD Ranto Panjang 1, SD Pasie Aceh dan SMP 3 Meureubo. Sekolah-sekolah tersebut mendapat revitalisasi dari pusat,” kata Khairani.

Wakil Ketua Komisi IV DPRK Aceh Barat, Khairani, S.Si, foto bersama guru, Dinas Pendidikan, dan staf DPRK saat melakukan monitoring di SDN Ranto Panjang 1, Kecamatan Meureubo, Selasa (1/9/2026).

Ia menjelaskan, revitalisasi yang dilaksanakan mencakup sejumlah fasilitas pendidikan. Di antaranya rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang laboratorium, toilet laki-laki dan perempuan, serta pengadaan mobiler.

Menurut Khairani, dari tiga sekolah yang dikunjungi, pembangunan fisik di SMP Negeri 3 Meureubo telah mendekati tahap penyelesaian. Saat ini pekerjaan tersebut disebut telah mencapai sekitar 90 persen dan hanya menyisakan sekitar 10 persen lagi.

“Untuk SMP 3 Meureubo pembangunan fisiknya sudah siap, sisa 10 persen lagi, insyaallah dalam waktu dekat akan selesai. Untuk SD Ranto Panjang 1 dan SD Pasie Aceh masih dalam proses pengerjaan,” ujarnya.

Khairani berharap program revitalisasi yang sedang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar. Menurutnya, perbaikan fasilitas sekolah harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, nyaman dan layak bagi siswa maupun tenaga pendidik.

“Harapan saya dengan adanya revitalisasi ini sekolah-sekolah tersebut bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman dan layak sehingga tiap tahun minat siswa masuk di sekolah tersebut bertambah, meningkat terus,” katanya.

Dalam monitoring tersebut, Khairani juga melihat kondisi jumlah peserta didik di salah satu sekolah yang dikunjungi. Ia menyebut SD Pasie Aceh pada tahun 2026 hanya memiliki 10 siswa baru untuk kelas I.

“Karena hasil monitoring tadi untuk SD Pasie Aceh tahun ini 2026 siswa kelas 1 cuma ada 10 siswa,” ungkapnya.

Khairani menilai, kondisi lingkungan dan fasilitas sekolah yang sebelumnya belum sepenuhnya memberikan rasa aman, nyaman dan layak kemungkinan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

“Mungkin salah satu penyebabnya tadi karena kurang nyaman, aman dan layak,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap revitalisasi yang sedang berjalan tidak hanya dilihat sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas lingkungan belajar dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan suasana belajar yang baik. Dengan lingkungan sekolah yang lebih layak, diharapkan minat masyarakat untuk memilih sekolah tersebut juga dapat meningkat.

Khairani menegaskan, hasil kunjungan dan monitoring lapangan tersebut tidak berhenti pada kegiatan peninjauan saja. Berbagai hasil temuan dan kondisi yang dilihat langsung di sekolah akan menjadi bahan DPRK Aceh Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta pembahasan kebijakan anggaran daerah.

Ia berharap hasil monitoring tersebut dapat menjadi masukan dalam pembahasan anggaran, sehingga kebutuhan sektor pendidikan yang ditemukan di lapangan dapat menjadi perhatian dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Berita Lainnya