Ekonomi Aceh Barat Melambat ke 4,44 Persen, Pemulihan Pascabencana Jadi Fokus APBK 2027

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memfokuskan pemulihan ekonomi pascabencana serta penguatan fondasi ekonomi daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut dibahas dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Aceh Barat, Kamis (6/8/2026).

Dalam dokumen KUA APBK Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yakni "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri" serta tema Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027, yaitu "Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan."

Selaras dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027, yakni "Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata di Berbagai Sektor Pembangunan." Tema ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal, pembangunan ekonomi, hingga penentuan prioritas program daerah.

Dokumen KUA menjelaskan bahwa penyusunannya bertujuan memberikan pedoman arah kebijakan keuangan daerah sebagai dasar penyusunan PPAS dan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2027, menyelaraskan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan RKPD 2027 dan RPJMD 2025–2029, menjamin sinkronisasi kebijakan fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, serta menjadi dasar kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat.

Dokumen tersebut juga memotret kondisi ekonomi Aceh Barat sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah masih berada pada jalur positif, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat turun dari 7,72 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025.

Perlambatan itu dipengaruhi menurunnya kinerja sejumlah sektor usaha utama, seperti konstruksi, pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, transportasi dan pergudangan. Selain itu, bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh Barat pada akhir 2025 turut mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Dokumen KUA menyebutkan banjir yang melanda sejumlah kecamatan menyebabkan terganggunya aktivitas produksi, distribusi, mobilitas masyarakat, hingga kerusakan infrastruktur dasar.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mampu tumbuh 4,76 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi -1,20 persen. Kinerja tersebut didorong meningkatnya produksi padi dan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah.

Sementara itu, sektor Pertambangan dan Penggalian tetap mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 13,54 persen, meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 26,72 persen.

Sebaliknya, sektor konstruksi mengalami kontraksi cukup dalam sebesar -9,78 persen, dipengaruhi menurunnya belanja modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur serta dampak bencana hidrometeorologi terhadap aktivitas pembangunan masyarakat.

Beberapa sektor lainnya juga mengalami perlambatan, di antaranya perdagangan besar dan eceran, transportasi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta jasa perusahaan.

Namun, sejumlah sektor masih menunjukkan pertumbuhan positif, seperti jasa pendidikan sebesar 2,11 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,87 persen, jasa lainnya 1,81 persen, serta real estat yang meningkat menjadi 3,42 persen.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menetapkan arah kebijakan ekonomi tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada pemulihan pascabencana, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi agar lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi yang disiapkan meliputi peningkatan produktivitas sektor unggulan, hilirisasi komoditas daerah, penguatan ketahanan pangan, peningkatan investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan prinsip money follows program dalam penyusunan anggaran.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2027.