Said Fadhel: WTP Bukan Sekadar Prestasi, Tapi Komitmen Tata Kelola yang Berkualitas

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membenahi sektor kesehatan sebagai bagian dari tindak lanjut atas berbagai masukan DPRK Aceh Barat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, S.H. saat membacakan jawaban dan penjelasan Bupati Aceh Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRK atas Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Rabu (15/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Said FadheIl menyampaikan apresiasi kepada DPRK Aceh Barat atas dukungan yang diberikan sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

"Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengucapkan terima kasih atas dukungan Dewan atas keberhasilan kita mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk yang kedua belas kalinya. Kami sependapat bahwa capaian ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan wujud nyata komitmen kita bersama dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan berkualitas," ujar Said Fadhel.

Menanggapi masukan DPRK terkait pengawasan dan tata kelola keuangan daerah, ia menegaskan pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk melakukan penertiban dan reaktivasi aset serta menyelesaikan berbagai temuan pemeriksaan.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak serius menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

"Terkait pengawasan dan tata kelola, kami telah merespons rekomendasi BPK dengan menginstruksikan seluruh SKPK untuk melakukan reaktivisasi aset serta penyelesaian temuan. Kami juga berkomitmen memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang lalai menindaklanjuti temuan tersebut," katanya.

Menurutnya, pertanggungjawaban APBK tidak hanya harus memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, lanjutnya, terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem penerimaan, termasuk pemasangan tap box serta evaluasi menyeluruh terhadap skema kerja sama pemanfaatan aset-aset strategis milik daerah.

Sementara terkait pembangunan kawasan Pasar Malam Suak Ribee, pemerintah menegaskan proyek tersebut belum dilanjutkan karena masih menunggu kepastian hukum agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pada kesempatan yang sama, Said Fadhel juga memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang kesehatan.

Ia menyebut sejumlah fasilitas kesehatan modern di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien telah mulai beroperasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Di bidang kesehatan, kami bersyukur fasilitas modern di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien seperti gedung kamar rawat inap, CT Scan, dan penambahan mesin HD telah berfungsi melayani masyarakat," ujarnya.

Pemerintah juga menargetkan penyelesaian pengoperasian sejumlah alat kesehatan yang masih terkendala setelah seluruh persyaratan sarana, prasarana, perizinan, dan tenaga kesehatan terpenuhi.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat memastikan akan melakukan pembenahan tata kelola rumah sakit dan puskesmas, terutama dalam sistem penyimpanan obat-obatan agar kasus obat kedaluwarsa tidak kembali terjadi.

"Kami juga menegaskan pembenahan tata kelola rumah sakit dan puskesmas, termasuk perbaikan manajemen penyimpanan obat-obatan agar kasus obat kedaluwarsa tidak terulang kembali," tegas Said Fadhel.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, pelayanan publik terus meningkat, dan pembangunan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.