Fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat Dorong Penguatan PAD, Perbaikan Pustu hingga Penambahan Mobil Operasional Dinas Pendidikan

ACEH BARAT | pojoksuara.id - Fraksi Dinamis DPRK Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025. Fraksi gabungan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, hingga perhatian terhadap sektor kesehatan dan pendidikan.

Pandangan umum tersebut disampaikan Ketua Fraksi Dinamis, Muhammad Priya Nyona Feby, dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRK Aceh Barat dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Barat, Selasa (14/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Muhammad Priya Nyona Feby mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat yang berhasil melampaui target pada Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi penerimaan daerah.

Meski demikian, Fraksi Dinamis menilai peningkatan kapasitas fiskal daerah harus terus diperkuat melalui langkah-langkah yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat mempercepat penataan dan legalisasi aset daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif, memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi ekonomi," ujar Muhammad Priya Nyona Feby.

Selain itu, Fraksi Dinamis juga menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Pemerintah diminta terus meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan dokter, tenaga medis, obat-obatan, serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.

Di sektor pendidikan, Fraksi Dinamis mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Fraksi Dinamis juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta segera ditindaklanjuti oleh setiap perangkat daerah.

Menurut Fraksi Dinamis, evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah tidak cukup hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pada sektor kesehatan, Fraksi Dinamis secara khusus menyoroti kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) Bale, Kecamatan Meureubo, yang dinilai memerlukan rehabilitasi. Kerusakan sejumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dinilai berpotensi mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah didorong segera mengalokasikan anggaran rehabilitasi terhadap bangunan beserta fasilitas pendukungnya agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal, aman, dan nyaman.

Sementara di bidang pendidikan, Fraksi Dinamis mengusulkan penambahan kendaraan operasional roda empat bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat.

Menurut Muhammad Priya Nyona Feby, selama ini petugas teknis yang melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan ke satuan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, masih mengandalkan kendaraan roda dua yang dinilai kurang efektif dan memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan tugas.

"Oleh karena itu, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar secara bertahap menambah kendaraan operasional roda empat guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, keselamatan, dan jangkauan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten," katanya.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Dinamis menyatakan mendukung penuh Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 dengan catatan seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.